Aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat Marind di Kantor DPRD Merauke beberapa waktu lalu - Jubi/Frans L Kobun
Merauke, Jubi - Pertemuan antara masyarakat adat dari empat mata angin kembali melakukan pertemuan di Hotel Solair Indah, Merauke dan menyepakati Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke, haruslah orang Marind.
“Jadi, sudah ada kesepakatan. Masyarakat adat tak menginginkan Fransiskus Sirfefa menjadi ketua dewan.Itu sudah bulat dan menjadi hasil akhir pembicaraan dalam pertemuan di Hotel Solair Indah kemarin,” ungkap Hendrikus Hengky Ndiken, salah seorang tokoh masyarakat Marind kepada Jubi Kamis (19/1/2017).
Dijelaskan, siapapun Ketua DPRD Merauke nanti yang akan dilantik, tak akan dipersoalkan, asalkan orang Marind asli.
“Ini adalah keputusan adat dan bagaimanapun juga, semua harus menghormati dan menghargai. Apa yang kami perjuangkan, sama sekali tidak untuk kepentingan siapa-siapa. Tetapi semata-mata semua orang menghormati orang Marind sebagai pemilik negeri ini,” ujarnya.
Hengky menegaskan sebaiknya jabatan dimaksud diserahkan kepada orang Marind. Apalagi beberapa nama di lembaga legislatif, juga orang Marind dan sama-sama dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Hal serupa disampaikan seorang Intelektual Marind, Harry Ndiken. Menurutnya, sampai kapanpun, pihaknya akan terus berjuang agar anak Marind menjadi pimpinan dewan. “Itu sudah menjadi komitmen bersama yang telah disepakati bersama tokoh-tokoh adat serta komponen terkait lain,” tuturnya.
Diharapkan kepada anggota DPRD Merauke tak salah dalam melakukan ‘eksekusi’ dengan melantik Fransiskus Sirfefa.Karena masyarakat adat sudah menyatakan sikap tegas penolakan.Olehnya, harus dihargai semua orang. (*)
Semua orang seharusnya sudah tahu, setelah UU OTsus No. 21/ 2001 disahkan, semua jabatan nomor satu dari bawah sampai provinsi haruslah Orang Asli Papua